Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Filosofi pendidikan
Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.
Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya."[rujukan?]
Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi.
Fungsi pendidikan
Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:
Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
Melestarikan kebudayaan.
Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.
Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.
Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.
Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.
Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.
Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut:
1.Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
2.Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
3.Menjamin integrasi sosial.
4.Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
5.Sumber inovasi sosial.
Minggu, 29 Juli 2012
Jumat, 11 Mei 2012
KORUPSI DI INDONESIA | MUSTAHIL DIBERANTAS!
Hampir setiap hari saya melihat, membaca, dan mendengar masalah korupsi ini. Mulai dari kejaksaan, kepolisian, bea cukai, dirjen pajak, dan lain-lainnya. Saya tidak tahu kenapa media memblow-up segala sesuatu tentang KKN ini. Apakah karena kebebasan pers atau karena “tidak dapat bagian.” Coba bayangkan, jika anda tiap hari disuguhi tayangan kayak gini apa tidak bosen ? Saya saja sampai mual mendengar segala sesuatu yang berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme ini. Memang sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh “kaum putih” untuk melawan “kaum hitam”, tetapi saya tetap pesimis Indonesia bisa bebas dari KKN. Jangan kira masalah korupsi ini hanya dialami oleh negara kita ini, seluruh dunia juga mengalami keadaan yang sama. Hanya ada satu tempat saja dimana kita tidak menemukan korupsi ini, yaitu di surga!
SUSNO DUAJI, GAYUS TAMBUNAN, MISBAHKUN, DAN BAHASJIM
Kalau tidak salah, urut-urutan masalah yang kita lihat saat ini adalah :
Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen
Rekayasa kasus Antasari Azar
Rekayasa kasus Bibit dan Chandra
Makelar kasus Anggodo dan Anggoro
Pengakuan Williardi Wizard
Century gate
Pengakuan Susno Duaji
Korupsi pegawai pajak Gayus Tambunan
Kasus mantan pegawai pajak Bahasyim
Sjahrir Djohan raja Markus
LC fiktif Misbahkun
Jika disingkat menjadi lembaga negara, maka kasus ini meliputi Kepolisian, kejaksaan, KPK, bank Indonesia, Dirjen pajak, dan DPR. Jadi, apa yang ada dalam pikiran anda saat ini ? Mungkinkah korupsi di Indonesia ini diberantas ? Saya pesimis ! Mari kita lihat kasus Susno sejenak. Apakah tindakan Susno ini patut diacungi jempol ? Saya angkat empat jempol saya malahan, namun saya yakin perjuangannya bakalan membentur tembok. Berapa musuh Susno ? Berapa teman Susno ? Berapa banyak orang yang masih memiliki nurani dan rasa keadilan ? Apakah mereka berpangkat ? Saya cuma orang biasa yang merindukan keadilan di kehidupan ini, namun seringkali tidak mendapatkannya. Masyarakat Indonesia adalah pendukung Susno tetapi lembaga negara adalah musuh Susno. Siapakah yang menang ? Anda bisa menebak jawabannya.
Saya heran dengan Gayus, heran karena gajinya yang besar. Kurang lebih 14 juta sebulan, gilaa ! Gaji sebesar itu sudah cukup untuk makan minum enak tiap hari, tapi masih sempet- sempet korupsi ! Tukang becak di depan tempat kerja saya sehari cuman dapat 40.000 rupiah, kerja dari pagi pukul 09.00 sampai 21.00. Makannya nasi bungkus dan ngemper, kalo dikasih lima ribu rupiah saja senang sekali. Pegawai saya kerja dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 sebulan dapat UMR, tiap hari bawa makanan dari rumah, menunya nasi putih, ikan asin, telor dadar, dan sambal. Sebulan sekali makan nasi bebek seharga 7.000 rupiah. Dikasih rokok satu batang aja terima kasihnya gak berhenti-berhenti. Saya tiap bulan gaji gak sampe 10 juta, tapi bisa maka sehari tiga kali dan tiap minggu makan di luar. Ini Gayus gaji diatas sepuluh juta sebulan masih bisa-bisanya korupsi ! Gila nggak ? Mau dibuat apa duitnya ? Gak tanggung –tanggung 25 Milyar rupiah ! Berapa nilainya ? 25 kali 100 juta ! Pernah megang uang 100 juta ? Coba kali 25 dan masukkan dompet. Cukup nggak ?
Setahun yang lalu saya mulai membayar pajak penghasilan. Sejujurnya saya tidak mau bayar pajak, karena tahu kalau hasil akhirnya seperti ini, tetapi karena ada warisan dari orangtua saya yang mengharuskan saya memiliki NPWP maka saya dengan berat hati mendaftarkan diri saya sebagai pengusaha kena pajak. Tiap bulan saya bekerja, 6 hari dalam seminggu, 12 jam sehari, makan bayar sendiri, beli baju sendiri, bayar listrik, bayar air, dan bayar bensin kendaraan dengan keringat saya sendiri. Tiap bulan saya di pajaki oleh pemerintah yang tidak membantu kehidupan saya sama sekali. Apa hak pemerintah meminta hasil kerja keras saya ? Mereka tidak memberi saya uang, tidak memberi saya pekerjaan, dan tidak menjamin masa depan saya. Mengapa saya harus kasih uang ke pemerintah ? Apa bedanya dengan preman di pinggir jalan ? Hati saya sakit mendengar jerih payah saya masuk ke kantong Gayus yang tidak saya kenal dan tidak pernah memberikan sesuatu untuk kesejahteraan saya.
Saya mempunyai kesan jelek terhadap pegawai pajak, teman saya pernah kena operasi pajak ini di tempat kerjanya. Kebetulan si “oknum” ini menemukan nota yang tercecer di mejanya. Jumlah notanya penjualannya kurang lebih 10 juta, maklum langganan gede. Terus si oknum menghitung jumlah pajak yang digelapkan teman saya. Dia tanya udah berapa lama tokonya buka, kemudian melanjutkan menghitung. Akhirnya ketahuan jumlah omzetnya, Rp 3,6 milyar setahun, hutang pajaknya 300 juta setahun dikali umur tokonya. Hah ? Bagaimana menghitungnya ? 10 juta dikali 30 hari dikali 12 bulan ! Pinter nggak orang yang digaji diatas 10 juta sebulan ini ? Dia gak mikir untungnya hanya 5.000 sampe 10.000 doaaang. Terus fatalnya, nilai di atas hanya jumlahnya, belum ditambah bunga pajak terhutang, dan sanksi pidananya. Coba anda bayangkan, mungkinkah pegawai ecek-ecek seperti Gayus punya 25 milyar ? Sebaliknya, berapa kekayaan orang yang pangkatnya lebih tinggi dari Gayus ? Atasannya, pimpinan wilayahnya, bos provinsinya, dan terakhir kepala pajak se Indonesia ? Mungkin bos Gayus bilang dalam hatinya, “Yusss….Gayus…elo kurang kerja keras, masa cuman dapet 25 Milyar doaang !”
Di lain pihak, seorang pengusaha harus mempunyai keberanian, perhitungan, dan mental penjudi. Dia membeli barang seharga 10.000 rupiah kemudian menjualnya dengan harga 12.000 rupiah. Untuk tiap 100 biji barang yang berhasil dijualnya dia hanya memperoleh keuntungan 200.000 rupiah. Sedangkan modalnya adalah 1.000.000 rupiah. Resikonya adalah barang tersebut tidak laku dijual, rusak, dan expire. Ketika pengusaha untung, keuntungannya ditariki pajak. Ketika pengusaha rugi, dia juga harus bayar pajak untuk menghindari diperiksa petugas pajak. Pemerintah, menang atau kalah tetep menang ! Pantaskah orang seperti Gayus ini hidup ? Coba pak Gayus buka usaha sendiri….lalu saya tak mampir sebagai petugas pajak ! Saya cuman bisa mengelus-elus dada dan berkata dalam hati, “Biar Tuhan yang membalas !”
Benarkah pahlawan sejati atau ada maksud lainnya ? Tunggu saja !
KEADILAN DAN KEBENARAN ? MIMPI KALI !!!!
Kembali ke kasus Susno, akankah Susno mendapatkan keadilan ? Pertanyaanya adalah keadilan dari mana ? DPR ? Rasanya salah masuk, di sana itu dedengkotnya ! Gak percaya ? Coba liat undang – undang yang dibuat oleh wakil rakyat kita ini. Undang – undang pornografi, undang – undang halal, undang – undang ini, UU itu, UU apa lagi….Untuk apa tujuannya ? Buang – buang duit ! Di tengah krisis ini, mereka malah minta supaya tempat tinggalnya direnovasi, gajinya dinaikkan, dan minta tunjangan ini serta tunjangan itu. Bedanya, wakil rakyat melakukan hal ini secara legal. Caranya buat undang – undang dulu lalu disahkan. Salah nggak ? Legal nggak ? Halal nggak ? Jawabannya Ya !
Masih gak percaya kalau keadilan yang diharapkan Susno hanya sebatas mimpi ? pernah liat acara sidang DPR yang lalu – lalu ? Pernakah ke TK atau play group ? Apa bedanya ? Mana yang lebih gampang diatur ? Pantasan Gus Dur pernah bilang, “Kayak anak TK !”
Apa yang saya sampaikan di sini dapat disingkat dengan satu kalimat, yaitu :
“Power tends to Corrupt !”
Pernahkah anda menanyakan kepada diri anda sendiri, mengapa anda ingin menjadi pimpinan ? Saya pernah, dan jawaban saya adalah untuk memperoleh uang yang banyak, kerja santai, dan ditakuti orang – orang. Nah, mengapa akhir – akhir ini banyak orang seakan-akan berlomba – lomba untuk menjadi walikota, bupati, gubernur, anggota DPR, atau presiden ? Apa sebenarnya tujuannya ? Mensejahterakan rakyat ? Membawa negara ini kepada masyarakat adil dan makmur ?
Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang ini sudah berumur 65 tahun, bagaimana keadaan ekonomi anda ? Lebih baik dari tahun kemarin ? Apakah harta anda bertambah ? Tabungan anda lebih banyak ? Rumah anda dari satu menjadi dua ? Saya rasa banyak dari anda akan menjawab tidak ! Anak bertambah mungkin ! Baiklah, saya ajak untuk menatap masa depan sedikit. Bagaimana prediksi anda untuk tahun depan ? Lebih baik atau lebih buruk ? He…he…he…. Siapakah yang harus disalahkan ?
Saya akan menjawab bahwa salah anda sendiri ! Siapa yang memilih Adjie Massaid menjadi anggota DPR ? Siapa yang memilih Julia Perez jadi bupati Pacitan ? Siapa yang memilih pakde Karwo jadi gubernur ? Siapa yang memilih SBY jadi presiden ? Siapa yang memilih Megawai jadi presiden ? Mana ada bintang film jadi wakil rakyat kalau bukan di Indonesia (dan California). Kalo untuk pelawak jadi wakil rakyat mungkin hanya di Indonesia…he…he…he… Apakah mereka- mereka yang kerjanya menghibur dan berakitng ini yang menjadi harapan kita mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur ? Jangan mimpi !
Di satu sisi saya akan tetap berpikiran positif bahwa tidak semua pegawai pemerintah berhati busuk serta berjiwa koruptor. Ada orang yang masih mempunyai nurani dan beragama, salah satu teman saya temasuk salah satunya. Malangnya, jumlah orang baik dibandingkan orang jahat adalah 1 banding 1000 (mungkin lebih). Karena itu mereka lebih banyak diam, daripada di mutasi atau dipecat ! Lagian orang – orang baik ini biasanya tidak menduduki jabatan karena tidak mau mengikuti arus !
SEKEDAR HARAPAN KOSONG
Kritik tanpa solusi adalah kejam, meskipun saya ragu terhadap penegakan keadilan di Indonesia toh saya tetap mempunyai harapan bahwa masa depan kita akan lebih baik. Saya rasa saran ini bisa membebaskan kita dari korupsi :
Hapuskan pajak. Nah, tidak ada yang bisa dikorupsi bukan ?
Hapuskan bea cukai. Ini juga sarang korupsi ! Kita beli barang pake uang kita sendiri, ngapain harus bayar ke pemerintah untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita.
Bubarkan DPR atau MPR. Kita bayar 500 orang lebih untuk bikin undang-undang yang tidak ada gunanya !
Hukum pejabat yang diduga korupsi. Gampang caranya, tanya berapa gaji sebulan mereka dan berapa lama mereka bekerja, lalu dikalikan. Kalo jumlahnya lebih besar dari hasilnya langsung pecat dan suruh mereka mengembalikan kelebihannya ke negara. (Ini cara orang pajak ternyata efektif juga! He…he…he…)
Susno, Antasari, Bibit dan Chandra dijadikan pejabat pemerintahan. Iya, kan mereka bersih. Susno jadi kapolri, Antasari jadi Presiden, Bibit dijadikan wakil presiden, dan Chandra dijadikan Mentri keuangan.
Dan seterusnya yang masuk akal dan gampang dilakukan. He...he...he...
SUSNO DUAJI, GAYUS TAMBUNAN, MISBAHKUN, DAN BAHASJIM
Kalau tidak salah, urut-urutan masalah yang kita lihat saat ini adalah :
Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen
Rekayasa kasus Antasari Azar
Rekayasa kasus Bibit dan Chandra
Makelar kasus Anggodo dan Anggoro
Pengakuan Williardi Wizard
Century gate
Pengakuan Susno Duaji
Korupsi pegawai pajak Gayus Tambunan
Kasus mantan pegawai pajak Bahasyim
Sjahrir Djohan raja Markus
LC fiktif Misbahkun
Jika disingkat menjadi lembaga negara, maka kasus ini meliputi Kepolisian, kejaksaan, KPK, bank Indonesia, Dirjen pajak, dan DPR. Jadi, apa yang ada dalam pikiran anda saat ini ? Mungkinkah korupsi di Indonesia ini diberantas ? Saya pesimis ! Mari kita lihat kasus Susno sejenak. Apakah tindakan Susno ini patut diacungi jempol ? Saya angkat empat jempol saya malahan, namun saya yakin perjuangannya bakalan membentur tembok. Berapa musuh Susno ? Berapa teman Susno ? Berapa banyak orang yang masih memiliki nurani dan rasa keadilan ? Apakah mereka berpangkat ? Saya cuma orang biasa yang merindukan keadilan di kehidupan ini, namun seringkali tidak mendapatkannya. Masyarakat Indonesia adalah pendukung Susno tetapi lembaga negara adalah musuh Susno. Siapakah yang menang ? Anda bisa menebak jawabannya.
Saya heran dengan Gayus, heran karena gajinya yang besar. Kurang lebih 14 juta sebulan, gilaa ! Gaji sebesar itu sudah cukup untuk makan minum enak tiap hari, tapi masih sempet- sempet korupsi ! Tukang becak di depan tempat kerja saya sehari cuman dapat 40.000 rupiah, kerja dari pagi pukul 09.00 sampai 21.00. Makannya nasi bungkus dan ngemper, kalo dikasih lima ribu rupiah saja senang sekali. Pegawai saya kerja dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 sebulan dapat UMR, tiap hari bawa makanan dari rumah, menunya nasi putih, ikan asin, telor dadar, dan sambal. Sebulan sekali makan nasi bebek seharga 7.000 rupiah. Dikasih rokok satu batang aja terima kasihnya gak berhenti-berhenti. Saya tiap bulan gaji gak sampe 10 juta, tapi bisa maka sehari tiga kali dan tiap minggu makan di luar. Ini Gayus gaji diatas sepuluh juta sebulan masih bisa-bisanya korupsi ! Gila nggak ? Mau dibuat apa duitnya ? Gak tanggung –tanggung 25 Milyar rupiah ! Berapa nilainya ? 25 kali 100 juta ! Pernah megang uang 100 juta ? Coba kali 25 dan masukkan dompet. Cukup nggak ?
Setahun yang lalu saya mulai membayar pajak penghasilan. Sejujurnya saya tidak mau bayar pajak, karena tahu kalau hasil akhirnya seperti ini, tetapi karena ada warisan dari orangtua saya yang mengharuskan saya memiliki NPWP maka saya dengan berat hati mendaftarkan diri saya sebagai pengusaha kena pajak. Tiap bulan saya bekerja, 6 hari dalam seminggu, 12 jam sehari, makan bayar sendiri, beli baju sendiri, bayar listrik, bayar air, dan bayar bensin kendaraan dengan keringat saya sendiri. Tiap bulan saya di pajaki oleh pemerintah yang tidak membantu kehidupan saya sama sekali. Apa hak pemerintah meminta hasil kerja keras saya ? Mereka tidak memberi saya uang, tidak memberi saya pekerjaan, dan tidak menjamin masa depan saya. Mengapa saya harus kasih uang ke pemerintah ? Apa bedanya dengan preman di pinggir jalan ? Hati saya sakit mendengar jerih payah saya masuk ke kantong Gayus yang tidak saya kenal dan tidak pernah memberikan sesuatu untuk kesejahteraan saya.
Saya mempunyai kesan jelek terhadap pegawai pajak, teman saya pernah kena operasi pajak ini di tempat kerjanya. Kebetulan si “oknum” ini menemukan nota yang tercecer di mejanya. Jumlah notanya penjualannya kurang lebih 10 juta, maklum langganan gede. Terus si oknum menghitung jumlah pajak yang digelapkan teman saya. Dia tanya udah berapa lama tokonya buka, kemudian melanjutkan menghitung. Akhirnya ketahuan jumlah omzetnya, Rp 3,6 milyar setahun, hutang pajaknya 300 juta setahun dikali umur tokonya. Hah ? Bagaimana menghitungnya ? 10 juta dikali 30 hari dikali 12 bulan ! Pinter nggak orang yang digaji diatas 10 juta sebulan ini ? Dia gak mikir untungnya hanya 5.000 sampe 10.000 doaaang. Terus fatalnya, nilai di atas hanya jumlahnya, belum ditambah bunga pajak terhutang, dan sanksi pidananya. Coba anda bayangkan, mungkinkah pegawai ecek-ecek seperti Gayus punya 25 milyar ? Sebaliknya, berapa kekayaan orang yang pangkatnya lebih tinggi dari Gayus ? Atasannya, pimpinan wilayahnya, bos provinsinya, dan terakhir kepala pajak se Indonesia ? Mungkin bos Gayus bilang dalam hatinya, “Yusss….Gayus…elo kurang kerja keras, masa cuman dapet 25 Milyar doaang !”
Di lain pihak, seorang pengusaha harus mempunyai keberanian, perhitungan, dan mental penjudi. Dia membeli barang seharga 10.000 rupiah kemudian menjualnya dengan harga 12.000 rupiah. Untuk tiap 100 biji barang yang berhasil dijualnya dia hanya memperoleh keuntungan 200.000 rupiah. Sedangkan modalnya adalah 1.000.000 rupiah. Resikonya adalah barang tersebut tidak laku dijual, rusak, dan expire. Ketika pengusaha untung, keuntungannya ditariki pajak. Ketika pengusaha rugi, dia juga harus bayar pajak untuk menghindari diperiksa petugas pajak. Pemerintah, menang atau kalah tetep menang ! Pantaskah orang seperti Gayus ini hidup ? Coba pak Gayus buka usaha sendiri….lalu saya tak mampir sebagai petugas pajak ! Saya cuman bisa mengelus-elus dada dan berkata dalam hati, “Biar Tuhan yang membalas !”
Benarkah pahlawan sejati atau ada maksud lainnya ? Tunggu saja !
KEADILAN DAN KEBENARAN ? MIMPI KALI !!!!
Kembali ke kasus Susno, akankah Susno mendapatkan keadilan ? Pertanyaanya adalah keadilan dari mana ? DPR ? Rasanya salah masuk, di sana itu dedengkotnya ! Gak percaya ? Coba liat undang – undang yang dibuat oleh wakil rakyat kita ini. Undang – undang pornografi, undang – undang halal, undang – undang ini, UU itu, UU apa lagi….Untuk apa tujuannya ? Buang – buang duit ! Di tengah krisis ini, mereka malah minta supaya tempat tinggalnya direnovasi, gajinya dinaikkan, dan minta tunjangan ini serta tunjangan itu. Bedanya, wakil rakyat melakukan hal ini secara legal. Caranya buat undang – undang dulu lalu disahkan. Salah nggak ? Legal nggak ? Halal nggak ? Jawabannya Ya !
Masih gak percaya kalau keadilan yang diharapkan Susno hanya sebatas mimpi ? pernah liat acara sidang DPR yang lalu – lalu ? Pernakah ke TK atau play group ? Apa bedanya ? Mana yang lebih gampang diatur ? Pantasan Gus Dur pernah bilang, “Kayak anak TK !”
Apa yang saya sampaikan di sini dapat disingkat dengan satu kalimat, yaitu :
“Power tends to Corrupt !”
Pernahkah anda menanyakan kepada diri anda sendiri, mengapa anda ingin menjadi pimpinan ? Saya pernah, dan jawaban saya adalah untuk memperoleh uang yang banyak, kerja santai, dan ditakuti orang – orang. Nah, mengapa akhir – akhir ini banyak orang seakan-akan berlomba – lomba untuk menjadi walikota, bupati, gubernur, anggota DPR, atau presiden ? Apa sebenarnya tujuannya ? Mensejahterakan rakyat ? Membawa negara ini kepada masyarakat adil dan makmur ?
Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang ini sudah berumur 65 tahun, bagaimana keadaan ekonomi anda ? Lebih baik dari tahun kemarin ? Apakah harta anda bertambah ? Tabungan anda lebih banyak ? Rumah anda dari satu menjadi dua ? Saya rasa banyak dari anda akan menjawab tidak ! Anak bertambah mungkin ! Baiklah, saya ajak untuk menatap masa depan sedikit. Bagaimana prediksi anda untuk tahun depan ? Lebih baik atau lebih buruk ? He…he…he…. Siapakah yang harus disalahkan ?
Saya akan menjawab bahwa salah anda sendiri ! Siapa yang memilih Adjie Massaid menjadi anggota DPR ? Siapa yang memilih Julia Perez jadi bupati Pacitan ? Siapa yang memilih pakde Karwo jadi gubernur ? Siapa yang memilih SBY jadi presiden ? Siapa yang memilih Megawai jadi presiden ? Mana ada bintang film jadi wakil rakyat kalau bukan di Indonesia (dan California). Kalo untuk pelawak jadi wakil rakyat mungkin hanya di Indonesia…he…he…he… Apakah mereka- mereka yang kerjanya menghibur dan berakitng ini yang menjadi harapan kita mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur ? Jangan mimpi !
Di satu sisi saya akan tetap berpikiran positif bahwa tidak semua pegawai pemerintah berhati busuk serta berjiwa koruptor. Ada orang yang masih mempunyai nurani dan beragama, salah satu teman saya temasuk salah satunya. Malangnya, jumlah orang baik dibandingkan orang jahat adalah 1 banding 1000 (mungkin lebih). Karena itu mereka lebih banyak diam, daripada di mutasi atau dipecat ! Lagian orang – orang baik ini biasanya tidak menduduki jabatan karena tidak mau mengikuti arus !
SEKEDAR HARAPAN KOSONG
Kritik tanpa solusi adalah kejam, meskipun saya ragu terhadap penegakan keadilan di Indonesia toh saya tetap mempunyai harapan bahwa masa depan kita akan lebih baik. Saya rasa saran ini bisa membebaskan kita dari korupsi :
Hapuskan pajak. Nah, tidak ada yang bisa dikorupsi bukan ?
Hapuskan bea cukai. Ini juga sarang korupsi ! Kita beli barang pake uang kita sendiri, ngapain harus bayar ke pemerintah untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita.
Bubarkan DPR atau MPR. Kita bayar 500 orang lebih untuk bikin undang-undang yang tidak ada gunanya !
Hukum pejabat yang diduga korupsi. Gampang caranya, tanya berapa gaji sebulan mereka dan berapa lama mereka bekerja, lalu dikalikan. Kalo jumlahnya lebih besar dari hasilnya langsung pecat dan suruh mereka mengembalikan kelebihannya ke negara. (Ini cara orang pajak ternyata efektif juga! He…he…he…)
Susno, Antasari, Bibit dan Chandra dijadikan pejabat pemerintahan. Iya, kan mereka bersih. Susno jadi kapolri, Antasari jadi Presiden, Bibit dijadikan wakil presiden, dan Chandra dijadikan Mentri keuangan.
Dan seterusnya yang masuk akal dan gampang dilakukan. He...he...he...
Minggu, 15 April 2012
RECOUNT TEXT
Mari memahami recount text lebih dekat... Jika sobat masih bingung cara membuat recount text, alangkah baiknya sobat baca tulisan ini. Mungkin saja penjelasan tentang recount text ini bisa membantu mempermudah pemahaman jenis teks yang "konon" mirip dengan narrative text ini.
Jika dalam narrative text, ada sebuah komplikasi atau masalah yang muncul dalam sebuah cerita; maka berbeda dengan recount text. Apa sih bedanya? Oke kita lanjutkan, dalam recount text, yang ada hanya sebuah peristiwa saja (event); serta urutan-urutan ceritanya tertata rapi. (Note: Mohon maaf saya bukan guru bahasa Inggris, saya sebenarnya lebih setuju jika recount text ini dikatakan sebagai nenek moyang narrative text. Meski dalam linguistics saya belum menemukan 'kata yang pas' untuk jenis teks ini).
Untuk lebih jelas, mari kita pahami keterangan berikut.
Pengertian Recount Text
Secara harfiah, recount bermakna "menceritakan". Jadi recount text bisa diartikan sebagai "Text yang menceritakan". Jika mengacu pada keterangan di buku-buku sekolah (baca : Buku Bahasa Inggris SMP / SMA) recount text adalah a text that telling the reader about one story, action or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. (sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita, aksi ataupun aktifitas. Tujuan recount text adalah untuk menghibur atau menginformasikan pembaca.)
Generic Structure Dari Recount Text
Generic structure (susunan umum) recount text ini terdiri dari:
Orientation tells who was involved, what happened, where the events took place, and when it happened. ("Orientation" menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan kapan terjadi peristiwanya)
Events tell what happened and in what sequence. ("Event" menceritakan apa yang terjadi (lagi) dan menceritakan urutan ceritanya)
Reorientation consists of optional-closure of events/ending. ("Reorientation" berisi penutup cerita / akhir cerita)
Contoh Recount Text (1)
My Adolescence
I had my adolescence when I was thirteen.
It started with acne that showed up on my face. It was very annoying. It lowered my self-esteem and I was embarrassed to come out of my house and play with friends.
Fortunately, my Mum gave me a good medicine. In three weeks, the acnes started to vanish although those showed some black spots in my face.
That was my bad experience with adolescence, though there were still lots of good experience too.
Analisa :
Orientation : Paragraf pertama, (I had my adolescence when I was thirteen)
Events : Paragraf kedua dan ketiga.
Reorientation : Paragraf keempat (terakhir)
Contoh Recount Text (2) - Liburan
My Holiday in Bali
ditulis oleh Annisa Aulia Saharani
When I was 2nd grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for three days. I had many impressive experiences during the vacation.
First day, we visited Sanur Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked in to the hotel. After prepared our selves, we went to Tanah Lot. We met so many other tourists there. They were not only domestic but also foreign tourists.
Second day, we enjoyed the day on Tanjung Benoa beach. We played so many water sports such as banana boat, jetsky, speedboat etc. We also went to Penyu island to see many unique animals. They were turtles, snakes, and sea birds. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoyed the beautiful wave.
The last day, we spent our time in Sangeh. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkies. They were so tame but sometimes they could be naughty. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sukowati market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali T-Shirt and souvenirs.
In the evening, we had to check out from the hotel. We went back home bringing so many amazing memories of Bali.
Contoh Recount Text (3) - Liburan
A Beautiful Day at Jogja
ditulis oleh Arsianti Dewi
Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places.
First, we visited Parangtritis beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There werw many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, etc. We looked around in that Zoo, and also took pictures of those animals. Then, we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunc, we decided to go home.
For me, that was a beautiful day. we really enjoyed it, and I hope I could visit Jogja again.
Contoh Recount Text (4) - Pengalaman
My First Experience to Ride Motorcycle
ditulis oleh Resdwitarini
One day, when I was ten years old, my father bought an old motorcycle. That was " Honda 75". I think it was small light object and easy to ride it. I persuaded my father to teach me to ride " Honda 75 ". Firstly, my father refused my request and promised that he would teach me two or three years later, but I still whimpered. Finally, my father surrendered and promised to teach me.
He began to teach me riding the motorcycle around a field in my village. My father was very patient to give me some directions. I was very happy when I realized my ability to ride a motorcycle. " Yes, I can ".
One day later, when I was alone at home, I intended to try my riding ability. So, myself tried bravely. All ran fluently in the beginning, but when I was going back to my home and I must passed through a narrow slippery street, I got nervous. I lost my control and I fell to the ditch.
After that, I told my father about the last accident. I imagined my father would be angry and never let me ride again. But the reality is exactly on the contrary, my father was very proud of me. He just gave me some advices and since that accident, I got my father's permission to ride motorcycle.
Contoh Recount Text (5) - Diary
A Page from A Girl's Diary
ditulis oleh Pratama Lysa Hapsari
Tuesday, September 30th, 2008
It was takbiran night. It was also my birthday, and nothing happened. Or I had thought nothing would happen, but I was wrong.
That night, I was watching television with my family when I heard someone lit fireworks in my front yard. I peeped trough my window glass but could see nothing. It was very dark outside. Then I thought it had to be my cousins who lit the fireworks. Then I plopped down on my sofa again and tried to concentrate on the television since my mind raced with disappointment that no one gave something special on my birthday. I shrugged, it was almost the end of the day and I became pessimist. Five minutes later my mobile beeped. It was a text from my friend asking me to come out. Wondering what was going on, I grabbed my jacket and hurried to the front door. I was surprised to see her bring a bag full of firework and fire drills. Next I was surprised to see my other friend come out from the darkness. She brought a beautiful birthday cake on her hands. Oh my God! I shrieked. Then they gave the cake to me who was too stunned to say anything. I realized I was blushing furiously because my whole family was watching. Not to mention my neighbors too!
A plain day, or I thought it was before, turned out to be one of the greatest moment in my life. I didn’t even know how to describe what I felt. Happy was the simplest word.
Mudah bukan? Intinya dalam recount text ini isi cerita biasanya berurutan, seperti contoh-contoh di atas, itu saja.
Jika dalam narrative text, ada sebuah komplikasi atau masalah yang muncul dalam sebuah cerita; maka berbeda dengan recount text. Apa sih bedanya? Oke kita lanjutkan, dalam recount text, yang ada hanya sebuah peristiwa saja (event); serta urutan-urutan ceritanya tertata rapi. (Note: Mohon maaf saya bukan guru bahasa Inggris, saya sebenarnya lebih setuju jika recount text ini dikatakan sebagai nenek moyang narrative text. Meski dalam linguistics saya belum menemukan 'kata yang pas' untuk jenis teks ini).
Untuk lebih jelas, mari kita pahami keterangan berikut.
Pengertian Recount Text
Secara harfiah, recount bermakna "menceritakan". Jadi recount text bisa diartikan sebagai "Text yang menceritakan". Jika mengacu pada keterangan di buku-buku sekolah (baca : Buku Bahasa Inggris SMP / SMA) recount text adalah a text that telling the reader about one story, action or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. (sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita, aksi ataupun aktifitas. Tujuan recount text adalah untuk menghibur atau menginformasikan pembaca.)
Generic Structure Dari Recount Text
Generic structure (susunan umum) recount text ini terdiri dari:
Orientation tells who was involved, what happened, where the events took place, and when it happened. ("Orientation" menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan kapan terjadi peristiwanya)
Events tell what happened and in what sequence. ("Event" menceritakan apa yang terjadi (lagi) dan menceritakan urutan ceritanya)
Reorientation consists of optional-closure of events/ending. ("Reorientation" berisi penutup cerita / akhir cerita)
Contoh Recount Text (1)
My Adolescence
I had my adolescence when I was thirteen.
It started with acne that showed up on my face. It was very annoying. It lowered my self-esteem and I was embarrassed to come out of my house and play with friends.
Fortunately, my Mum gave me a good medicine. In three weeks, the acnes started to vanish although those showed some black spots in my face.
That was my bad experience with adolescence, though there were still lots of good experience too.
Analisa :
Orientation : Paragraf pertama, (I had my adolescence when I was thirteen)
Events : Paragraf kedua dan ketiga.
Reorientation : Paragraf keempat (terakhir)
Contoh Recount Text (2) - Liburan
My Holiday in Bali
ditulis oleh Annisa Aulia Saharani
When I was 2nd grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for three days. I had many impressive experiences during the vacation.
First day, we visited Sanur Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked in to the hotel. After prepared our selves, we went to Tanah Lot. We met so many other tourists there. They were not only domestic but also foreign tourists.
Second day, we enjoyed the day on Tanjung Benoa beach. We played so many water sports such as banana boat, jetsky, speedboat etc. We also went to Penyu island to see many unique animals. They were turtles, snakes, and sea birds. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoyed the beautiful wave.
The last day, we spent our time in Sangeh. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkies. They were so tame but sometimes they could be naughty. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sukowati market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali T-Shirt and souvenirs.
In the evening, we had to check out from the hotel. We went back home bringing so many amazing memories of Bali.
Contoh Recount Text (3) - Liburan
A Beautiful Day at Jogja
ditulis oleh Arsianti Dewi
Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places.
First, we visited Parangtritis beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There werw many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, etc. We looked around in that Zoo, and also took pictures of those animals. Then, we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunc, we decided to go home.
For me, that was a beautiful day. we really enjoyed it, and I hope I could visit Jogja again.
Contoh Recount Text (4) - Pengalaman
My First Experience to Ride Motorcycle
ditulis oleh Resdwitarini
One day, when I was ten years old, my father bought an old motorcycle. That was " Honda 75". I think it was small light object and easy to ride it. I persuaded my father to teach me to ride " Honda 75 ". Firstly, my father refused my request and promised that he would teach me two or three years later, but I still whimpered. Finally, my father surrendered and promised to teach me.
He began to teach me riding the motorcycle around a field in my village. My father was very patient to give me some directions. I was very happy when I realized my ability to ride a motorcycle. " Yes, I can ".
One day later, when I was alone at home, I intended to try my riding ability. So, myself tried bravely. All ran fluently in the beginning, but when I was going back to my home and I must passed through a narrow slippery street, I got nervous. I lost my control and I fell to the ditch.
After that, I told my father about the last accident. I imagined my father would be angry and never let me ride again. But the reality is exactly on the contrary, my father was very proud of me. He just gave me some advices and since that accident, I got my father's permission to ride motorcycle.
Contoh Recount Text (5) - Diary
A Page from A Girl's Diary
ditulis oleh Pratama Lysa Hapsari
Tuesday, September 30th, 2008
It was takbiran night. It was also my birthday, and nothing happened. Or I had thought nothing would happen, but I was wrong.
That night, I was watching television with my family when I heard someone lit fireworks in my front yard. I peeped trough my window glass but could see nothing. It was very dark outside. Then I thought it had to be my cousins who lit the fireworks. Then I plopped down on my sofa again and tried to concentrate on the television since my mind raced with disappointment that no one gave something special on my birthday. I shrugged, it was almost the end of the day and I became pessimist. Five minutes later my mobile beeped. It was a text from my friend asking me to come out. Wondering what was going on, I grabbed my jacket and hurried to the front door. I was surprised to see her bring a bag full of firework and fire drills. Next I was surprised to see my other friend come out from the darkness. She brought a beautiful birthday cake on her hands. Oh my God! I shrieked. Then they gave the cake to me who was too stunned to say anything. I realized I was blushing furiously because my whole family was watching. Not to mention my neighbors too!
A plain day, or I thought it was before, turned out to be one of the greatest moment in my life. I didn’t even know how to describe what I felt. Happy was the simplest word.
Mudah bukan? Intinya dalam recount text ini isi cerita biasanya berurutan, seperti contoh-contoh di atas, itu saja.
Rabu, 11 April 2012
Musik tradisional
Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan. Tiga komponen yang saling memengaruhi diantaranya Seniman, musik itu sendiri dan masyarakat penikmatnya. Sedangkan maksudnya untuk memper-satukan persepsi antara pemikiran seniman dan masyarakat tentang usaha bersama dalam mengembangkan dan melestarikan seni musik tradisional. Menjadikan musik tradisional sebagai perbendaharaan seni di masyarakat sehingga musik tradisional lebih menyentuh pada sektor komersial umum.
Kegiatan ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi peserta juga kepada masyarakat luas sehingga musik tradisional dapat berperan sebagai hiburan untuk menjalankan bisnis para pengusaha. Musik Tradisional juga adalah musik yang berkembang secara tradisional di kalangan suku-suku tertentu.
Karya
§ English Folk Songs from the Southern Appalachians. Collected by Cecil J. Sharp. Ed. Maud Karpeles. 1932. London. Oxford University Press.
§ Karpeles, Maud. An Introduction to English Folk Song. 1973. Oxford. Oxford University Press.
§ Sharp, Cecil. Folk Song: Some Conclusions. 1907. Charles River Books
§ Bronson, Bertrand Harris. The Ballad As Song (Berkeley: University of California Press, 1969).
§ Bronson, Bertrand Harris. The Traditional Tunes of the Child Ballads, with Their Texts, According to the Extant Records of Great Britain and North America, 4 volumes (Princeton and Berkeley: Princeton University and University of California Presses, 1959, ff.).
§ Bronson, Bertrand Harris. The Singing Tradition of Child's Popular Ballads (Princeton: Princeton University Press, 1976).
§ Poladian, Sirvart. "Melodic Contour in Traditional Music," Journal of the International Folk Music Council III (1951), 30-34.
§ Poladian, Sirvart. "The Problem of Melodic Variation in Folksong," Journal of American Folklore (1942), 204-211.
§ Rooksby, Rikky, Dr Vic Gammon et al. The Folk Handbook. (2007). Backbeat
Musik tradisional
Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan. Tiga komponen yang saling memengaruhi diantaranya Seniman, musik itu sendiri dan masyarakat penikmatnya. Sedangkan maksudnya untuk memper-satukan persepsi antara pemikiran seniman dan masyarakat tentang usaha bersama dalam mengembangkan dan melestarikan seni musik tradisional. Menjadikan musik tradisional sebagai perbendaharaan seni di masyarakat sehingga musik tradisional lebih menyentuh pada sektor komersial umum.
Kegiatan ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi peserta juga kepada masyarakat luas sehingga musik tradisional dapat berperan sebagai hiburan untuk menjalankan bisnis para pengusaha. Musik Tradisional juga adalah musik yang berkembang secara tradisional di kalangan suku-suku tertentu.
Karya
§ English Folk Songs from the Southern Appalachians. Collected by Cecil J. Sharp. Ed. Maud Karpeles. 1932. London. Oxford University Press.
§ Karpeles, Maud. An Introduction to English Folk Song. 1973. Oxford. Oxford University Press.
§ Sharp, Cecil. Folk Song: Some Conclusions. 1907. Charles River Books
§ Bronson, Bertrand Harris. The Ballad As Song (Berkeley: University of California Press, 1969).
§ Bronson, Bertrand Harris. The Traditional Tunes of the Child Ballads, with Their Texts, According to the Extant Records of Great Britain and North America, 4 volumes (Princeton and Berkeley: Princeton University and University of California Presses, 1959, ff.).
§ Bronson, Bertrand Harris. The Singing Tradition of Child's Popular Ballads (Princeton: Princeton University Press, 1976).
§ Poladian, Sirvart. "Melodic Contour in Traditional Music," Journal of the International Folk Music Council III (1951), 30-34.
§ Poladian, Sirvart. "The Problem of Melodic Variation in Folksong," Journal of American Folklore (1942), 204-211.
§ Rooksby, Rikky, Dr Vic Gammon et al. The Folk Handbook. (2007). Backbeat
Musik Campursari yang ngetrend di tengah pecinta musik di Jawa khususnya dan di Indonesia umumnya sebenarnya bukan jenis musik baru muncul dan merebak di akhir tahun 1990-an. Pada pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1970-an Campurasri sudah ada di tanah jawa. Campursari pada tahun-tahun itu, yang melakukan siaran di RRI Semarang dengan vokalisnya almarhum S. Dharmanto mendendangkan lagu-lagu langgam Jawa. Apa yang dilakukan oleh S.Dharmanto itu adalah menunjukan bahwa campursari pernah dikenal oleh masyarakat Jawa.
Dalam kaitan gamelan dan lagu Jawa, di tahun-tahun 1930-an, di kalangan gerejani mencoba menggabungkan lagu gereja dengan gamelan. Bahkan hingga sekarang perpaduan antara gamelan dan lagu gereja dan syair-syair Jawa masih bisa di jumpai.
Selasa, 10 April 2012
| Kitab Suci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitab suci agama Hindu disebut Weda. Adapun kata Weda ini berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata "Wid" berkembang menjadi kata WEDA atau WIDYA yang berarti pengetahuan. Sebagai kitab suci kata Weda mengandung pengertian himpunan ilmu pengetahuan suci yang bersumber dari Sang Hyang Widhi Wasa diterima atau didengar oleh para Maha Resi dalam keadaan samadhi. Oleh karena itu disebut juga Sruti yang berarti Sabda suci yang didengar (wahyu). Jadi Weda merupakan himpunan wahyu- wahyu Tuhan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resi / Maha Resi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avatara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 26 Maret 2012
PEMBANGUNAN INDONESIA DARI MASA ORDE LAMA, ORDE BARU SAMPAI ERA REFORMASI
A. Latar Belakang
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.
Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reforasi untuk terus mendorong kesejahtraan dan kemajuan bangsa kea rah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari,oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.
Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.
B. Tujuan Masalah
Tujuan dari penulisan ini agar dapat memahami suasana dan arah pembangunan nasional yang telah dilakukan dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi yang terus menumpu kemajuan nasional yang lebih baik.
Tujuan lain dari penulisan ini juga agar dapat menambah wawasan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan beradap atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, tertib, bersahabat, bersatu, aman, damai dan sejahtera.
C. Rumusan Masalah
Bagaimana proses pembangunan nasional masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
Apa saja yang menjadi kendala pembangunan Indonesia selama ini, sehingga menjadi masalah yang belum terselesaikan.?
Bagaimana sejarah perencanaan pembangunan Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi.?
Kenapa Indonesia menjadi Negara yang didera oleh hutang luar negeri
Seperti apa proses pengambilan kebijakan ekonomi dalam pembangunan dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.?
Bagaimana sistem pemerintahan dalam melakukan pembangunan Indonesia dari masa ke masa.?
BAB II
A. Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia
1. Orde Lama
Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional:
TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,
Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam mencipatakan iklim Indonesia yang lebih kondusip, damai, dan sejahtera. Proses mengrehablitasi dan merekontruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.
Pada tahun 1947 Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalah-masalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lain lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku pada masa itu.
Sekitar tahun 1960 sampai 1965 proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersndat-sendat dengan kondisi politik yang masih sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahtraan rakyat.
Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras menipis sementara pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang samapai 650 persen ditahun 1966. keadaan plitik tidak menentu dan terus menerus bergejolak sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakir dengan tumbangnya kekuasaan presiden Soekarno.
2.Orde Baru
Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.
Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.
Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kerdaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia serta melaksanakan politik bebas aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi (menghilangkan ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial, menghindarkan neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujudnya yang canggih, menegakkan sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global) dan restrukturisasi sosial budaya (nation and character building, berdasar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander).
Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan perkapita juga meningkata dibandingkan dengan masa orde lama.
Kesemuanya ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional. Itulah sebabnya di jaman orde lama kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan-Tahun (Bappenas). Di jaman orde baru kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V,dan Repelita VII (Bappenas).
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.
Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
3. Reformasi
Setelah terjadi berbagai goncangan ditanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Selain itu pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
Dengan hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan kebijakan pembangunanpun didasari demokrasi yang bebunyi dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru,kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siap saja.
Selain pemabangunan nasional pada masa ini juga ditekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang no 32/2004,Undang-Undang 33/2004, Undang-Undang 18/2001 Untuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang 21/2001 Untuk Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan.
B. Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan
1. Orde Lama
Masa pemerintahan Soekarno kebijakan ekonomi pembangunan masih sangat labil, yang didera oleh berbagai persoalan antaranya pergejolakankan politik yang belum kondusif dan juga system pemerintahan yang belum baik, sehingga berdampak pada proses pengambilan kebijakan.
a. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
2. Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.
Format APBN pada masa Orde Baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.
APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.
Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.
3. Reformasi
Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.
Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Pada masa Reformasi ini proses pembangunan nasional memang sudah demokratis dan sudah memerankan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan pasipartisi rakyat daerahnya. Dengan peluang otonomi daerah telah memberikan sumbangsi yang besar terhadap proses percepatan pembangunan nasional dan juga menjaminnya sistem demokrasi yang merakyat.
C. Sistem Pemerintahan
1. Orde lama
kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.
2. Orde Baru
Kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.
Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan koruptor masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru.
Tonggak awal reformasi 11 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru “terbelenggu” oleh faktor kekuasaan.Sistem politik otoriter (partisipasi masyarakat sangat minimal) pada masa orba terdapat instrumen-instrumen pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers, pewadahunggalan organisasi profesi, pembatasan partai poltik, kekuasaan militer untuk memasuki wilayah-wilayah sipil, dll.
3. Reformasi
Pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.
BAB III
A. Kesimpulan
Proses pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyususnan pogram, kegiatan pogram, pengawasan sampai pada pogram terselesaikan.
Dari penjelasan diatas sebagai arah perjalanan pembangunan Indonesia, arah tersebut telah menciptakan berbagai pembaharuan-pembaharuan untuk terus menuju ke kesejahteraan rakyat. Catatan-catatan diatas ini tidak lain dimaksudkan agar setiap tindakan pembangunan secara langsung atau tidak lansung dilaksanakan demi meningkatkan kecerdasan dan kemakmuran rakyat banyak. Khususnya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.
Sistem kebijakan pembangunan di Negara Indonesia sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih demokratis ada pasca Reformasi. Paling tidak ada masa reformasi ini, semua proses pembangunan baik pusat maupun daerah dituntut supaya harus melibatkan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.
Artinya partisipasi aktif masyarakat sipil sangat diperlukan dalam proses pembangunan negara baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan.
Dari Orde Lama hingga era Reformasi pembangunan Indonesia terus menciptakan suasana yang kondusif, damai, aman, dan sejahtera. Dari segi birokrasi perubahan periode ke periode selanjutnya semakin menonjol peran masyarakat dalam pembangunan republik ini.
B. Kritik & Saran
Pergolakan pembangunan Indonesia telah menciptakan urgensi-urgensi kehidupan yang mendera perekonomian Indonesia, bahkan berbagai persoalan konflik elit politik terjadi belum bias terealisasikan sampai saat ini. Persoalan-persoalan ini terjadi tentu berdampak besar pada proses perencanaan pembangunan kearah yang lebih baik, namun pada penulisan ini perlu disampaikan bahwa taraf perekonomian Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan, warisan hutang luar negeri masih harus dibayar.
Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kemiskinan, harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.
Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reforasi untuk terus mendorong kesejahtraan dan kemajuan bangsa kea rah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari,oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.
Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.
B. Tujuan Masalah
Tujuan dari penulisan ini agar dapat memahami suasana dan arah pembangunan nasional yang telah dilakukan dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi yang terus menumpu kemajuan nasional yang lebih baik.
Tujuan lain dari penulisan ini juga agar dapat menambah wawasan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan beradap atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, tertib, bersahabat, bersatu, aman, damai dan sejahtera.
C. Rumusan Masalah
Bagaimana proses pembangunan nasional masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
Apa saja yang menjadi kendala pembangunan Indonesia selama ini, sehingga menjadi masalah yang belum terselesaikan.?
Bagaimana sejarah perencanaan pembangunan Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi.?
Kenapa Indonesia menjadi Negara yang didera oleh hutang luar negeri
Seperti apa proses pengambilan kebijakan ekonomi dalam pembangunan dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.?
Bagaimana sistem pemerintahan dalam melakukan pembangunan Indonesia dari masa ke masa.?
BAB II
A. Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia
1. Orde Lama
Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional:
TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,
Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam mencipatakan iklim Indonesia yang lebih kondusip, damai, dan sejahtera. Proses mengrehablitasi dan merekontruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.
Pada tahun 1947 Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalah-masalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lain lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku pada masa itu.
Sekitar tahun 1960 sampai 1965 proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersndat-sendat dengan kondisi politik yang masih sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahtraan rakyat.
Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras menipis sementara pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang samapai 650 persen ditahun 1966. keadaan plitik tidak menentu dan terus menerus bergejolak sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakir dengan tumbangnya kekuasaan presiden Soekarno.
2.Orde Baru
Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.
Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.
Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kerdaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia serta melaksanakan politik bebas aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi (menghilangkan ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial, menghindarkan neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujudnya yang canggih, menegakkan sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global) dan restrukturisasi sosial budaya (nation and character building, berdasar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander).
Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan perkapita juga meningkata dibandingkan dengan masa orde lama.
Kesemuanya ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional. Itulah sebabnya di jaman orde lama kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan-Tahun (Bappenas). Di jaman orde baru kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V,dan Repelita VII (Bappenas).
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.
Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
3. Reformasi
Setelah terjadi berbagai goncangan ditanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Selain itu pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
Dengan hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan kebijakan pembangunanpun didasari demokrasi yang bebunyi dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru,kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siap saja.
Selain pemabangunan nasional pada masa ini juga ditekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang no 32/2004,Undang-Undang 33/2004, Undang-Undang 18/2001 Untuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang 21/2001 Untuk Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan.
B. Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan
1. Orde Lama
Masa pemerintahan Soekarno kebijakan ekonomi pembangunan masih sangat labil, yang didera oleh berbagai persoalan antaranya pergejolakankan politik yang belum kondusif dan juga system pemerintahan yang belum baik, sehingga berdampak pada proses pengambilan kebijakan.
a. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
2. Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.
Format APBN pada masa Orde Baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.
APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.
Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.
3. Reformasi
Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.
Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Pada masa Reformasi ini proses pembangunan nasional memang sudah demokratis dan sudah memerankan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan pasipartisi rakyat daerahnya. Dengan peluang otonomi daerah telah memberikan sumbangsi yang besar terhadap proses percepatan pembangunan nasional dan juga menjaminnya sistem demokrasi yang merakyat.
C. Sistem Pemerintahan
1. Orde lama
kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.
2. Orde Baru
Kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.
Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan koruptor masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru.
Tonggak awal reformasi 11 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru “terbelenggu” oleh faktor kekuasaan.Sistem politik otoriter (partisipasi masyarakat sangat minimal) pada masa orba terdapat instrumen-instrumen pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers, pewadahunggalan organisasi profesi, pembatasan partai poltik, kekuasaan militer untuk memasuki wilayah-wilayah sipil, dll.
3. Reformasi
Pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.
BAB III
A. Kesimpulan
Proses pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyususnan pogram, kegiatan pogram, pengawasan sampai pada pogram terselesaikan.
Dari penjelasan diatas sebagai arah perjalanan pembangunan Indonesia, arah tersebut telah menciptakan berbagai pembaharuan-pembaharuan untuk terus menuju ke kesejahteraan rakyat. Catatan-catatan diatas ini tidak lain dimaksudkan agar setiap tindakan pembangunan secara langsung atau tidak lansung dilaksanakan demi meningkatkan kecerdasan dan kemakmuran rakyat banyak. Khususnya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.
Sistem kebijakan pembangunan di Negara Indonesia sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih demokratis ada pasca Reformasi. Paling tidak ada masa reformasi ini, semua proses pembangunan baik pusat maupun daerah dituntut supaya harus melibatkan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.
Artinya partisipasi aktif masyarakat sipil sangat diperlukan dalam proses pembangunan negara baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan.
Dari Orde Lama hingga era Reformasi pembangunan Indonesia terus menciptakan suasana yang kondusif, damai, aman, dan sejahtera. Dari segi birokrasi perubahan periode ke periode selanjutnya semakin menonjol peran masyarakat dalam pembangunan republik ini.
B. Kritik & Saran
Pergolakan pembangunan Indonesia telah menciptakan urgensi-urgensi kehidupan yang mendera perekonomian Indonesia, bahkan berbagai persoalan konflik elit politik terjadi belum bias terealisasikan sampai saat ini. Persoalan-persoalan ini terjadi tentu berdampak besar pada proses perencanaan pembangunan kearah yang lebih baik, namun pada penulisan ini perlu disampaikan bahwa taraf perekonomian Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan, warisan hutang luar negeri masih harus dibayar.
Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kemiskinan, harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.
Langganan:
Postingan (Atom)